Judul pos





Wacana Penghapusan Nilai Jual Objek Pajak Dan  Pajak Bumi Dan Bangunan
Oleh: WILFIE, 211200005
Kelas : A.sore PPKn IKIP PGRI PONTIANAK


JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman menyatakan dukungan terhadap wacana Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan untuk menghapus Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). "Soal penghapusan itu kalau idenya dalam rangka memberikan pelayanan untuk rakyat saya kira kebijakan akan terus kami dukung. NJOP selama ini harus jelas keuntunganya," kata Rambe, usai rapat kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursidan Baldan di gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/2). Rambe menyebutkan kebijakan yang memberikan banyak manfaat bagi rakyat bakal didukung DPR. Menurutnya, jika kebijakan tersebut jadi dilakukan, maka harus ada mekanisme yang harus dibicarakan dengan Komisi II. "Inikan soal tanah masyarakat, jangan sampai soal pertanahan berlarut-larut. Jika kebijakan ini bisa menyelesaikan masalah, bila perlu kita dukung penuh untuk menambah anggaran ini yang penting dan langsung pada masyarakat," katanya.
Sementara Ferry Mursyidan Baldan mengatakan usulan agar pemerintah mereformulasi NJOP serta PBB, bertujuan untuk memperkokoh kehadiran negara dalam masalah pertanahan. "Reformulasi NJOP bertujuan memperjelas tentang pengendalian negara terhadap harga tanah dan mengurangi potensi spekulasi terhadap harga tanah dengan menerapkan Zona Nilai Tanah (ZNT) setiap tahun oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden," kata Ferry di DPR. Kebijakan ini menurutnya sebagai penetapan batas harga tanah agar tidak ada transaksi atau jual beli tanah di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan reformulasi PBB, khususnya yang terkait Pajak Bumi, dia mengusulkan hanya dikenakan satu kali saja, saat warga negara membeli tanah untuk keperluan rumah tinggal. "Secara psikologis hal ini akan menumbuhkan dan mempertegas rasa nasionalisme dan kecintaan pada negara karena yang bersangkutan merasakan tinggal di wilayah negaranya sendiri. Jadi tujuannya agar masyarakat tidak merasa 'ngontrak' di tanah yang dibeli dengan keringatnya sendiri," tegasnya.
Pakar hukum agraria, Arie S Hutagalung, menilai, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) seharusnya mempertimbangkan bahwa PBB dan BPHTB adalah milik kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Arie tidak setuju dengan penghapusan PBB dan BPHTB karena dapat membebani daerah yang masih berkembang. "Pendapatan daerah itu kan salah satunya lewat PBB dan BPHTB. Bagaimana daerah mau berkembang kalau pendapatan mereka terus dipotong?" ujar Arie saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Kamis (05/03/2015).
Pemerintah, lanjut Arie, seharusnya hanya melakukan pendegradasian PBB dan BPHTB. Dengan begitu, PBB dan BPHTB akan bisa ditargetkan sesuai sasaran. "Saya mengerti apa yang ditujukan pak Ferry dalam penghapusan PBB ini. Kalau mau menguntungkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), saya sarankan agar PBB tidak dihapus, tapi hanya didegradasikan," tutur Arie. Degradasi PBB dan BPHTB, kata Arie, diputuskan setelah peninjauan terhadap subyek yang membayar, dan obyek tanah atau bangunan kena pajak. Peninjauan terhadap kedua aspek itu menurut Arie akan lebih proporsional karena akan diketahui apakah obyek kena pajaknya merupakan obyek pertama, kedua, atau ketiga. Arie menyarankan agar pemerintah mau belajar dari negara lain mengenai kasus serupa. Menurutnya, banyak negara lain yang mampu dicontoh dalam menentukan kebijakan PBB dan BPHTB. "Coba pemerintah belajar dari (negara) luar soal kasus serupa. Banyak contoh yang bisa diambil, seperti degradasi pajak pertanahan di Tiongkok pada zaman Sun Yat Sen," tandas arie
 Sumber : www.jpnn.com/read/  2015/02/05/285824/ DPR-dukung-wacana-penghapusan-NJOP-dan-PBB.HTML.
http://properti.kompas.com/read/2015/03/06/170000421/Pakar.Hukum.Agraria.Pajak.Bumi.dan.Bangunan.Tak.Perlu.Dihapus. 

Anotasi Tentang Budaya Dan Kebudayaan



Anotasi Tentang Budaya Dan Kebudayaan

Edward B. Taylor
Dalam buku pendididikan pancasila dan kewarganegaraan
Abdul hamid, dkk. 2012
CV Pustaka setia, Bandung

Culture is a complex whole, which contains the knowledge, belief, art, morals, law, customs, and the potential obtained by a person as a member of society.

Kebudayaan merupakan keseluruhanyang kompleks, yang mengandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan potensi yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat.

M.Jacobs daan B.J. Stern
Dalam buku pendididikan pancasila dan kewarganegaraan
Abdul hamid, dkk. 2012
CV Pustaka setia, Bandung

Kebudayaan meliputi teknologi sosial, ideologi, religi, kesenian, serta benda yang merupakan warisan sosial

Dr. K. Kupper
Dalam buku pendididikan pancasila dan kewarganegaraan
Abdul hamid, dkk. 2012
CV Pustaka setia, Bandung

Kebudayaan merupakan sistem gagasan yang menjadi pedoman dan pengarah bagi kehidupan manusia dalam bidang bersikap dan berperilaku, baik secara individu maupun kelompok.
R. Soekmono
Dalam buku pendididikan pancasila dan kewarganegaraan
Abdul hamid, dkk. 2012
CV Pustaka setia, Bandung

Kebudayaan adalah seluruh hasil usaha manusia, baik berupa benda maupun buah pikiran dalam penghidupannya.

William H.Haviland
Dalam buku pendididikan pancasila dan kewarganegaraan
Abdul hamid, dkk. 2012
CV Pustaka setia, Bandung

Culture is a set of rules and norms that are shared by members of the public, which if carried out by the members will bear behavior is deemed feasible and acceptable to the public.
Kebudayaan adalah seperangkat peraturan serta norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat, yang jika dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh masyarakat.

Ki Hajar Dewantara
Dalam buku pendididikan pancasila dan kewarganegaraan
Abdul hamid, dkk. 2012
CV Pustaka setia, Bandung

Kebudayaan adalah buah budi manusia dari hasil perjuangannya terhadap dua pengaruh kuat yaitu, zaman dan alam yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran dalam dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagian, ketertiban, dan kedamaian.
Francis Merill
Dalam buku pendididikan pancasila dan kewarganegaraan
Abdul hamid, dkk. 2012
CV Pustaka setia, Bandung

Kebudayaan adalah pola perilaku yang dihasilkan dalam interaksi sosial dan interaksi simbolis




Bounded.et.al
Dalam buku pendididikan pancasila dan kewarganegaraan
Abdul hamid, dkk. 2012
CV Pustaka setia, Bandung

Culture is formed by the development and transmission of human beliefs through certain symbols to shift cultural beliefs among members of the community. Messages are expected to be found in the culture media, government, religious institutions, educational systems, and so on.
Kebudayaan terbentuk oleh pengembangan serta transmisi kepercayaan manusia melalui simbol-simbol tertentu untuk mengalihkan keyakinan budaya diantara para anggota masyarakat. Pesan-pesan kebudayaan diharapkan dapat ditemukan didalam media, pemerintahan, institusi agama, sistem pendidikan, dan sebagainya.

Mitchell (dictionary of soriblogy)
Dalam buku pendididikan pancasila dan kewarganegaraan
Abdul hamid, dkk. 2012
CV Pustaka setia, Bandung

Culture is a partial repetition of the whole action or human activity and human-generated products and socially popular in the community and not merely transferred genetikal.
Kebudayaan adalah sebagian perulangan dari keseluruhan tindakan atau aktivitas manusia serta produk yang dihasilkan manusia dan memasyarakat secara sosial dan bukan sekedar dialihkan secara genetikal.





Robert H. Lowle
Dalam buku pendididikan pancasila dan kewarganegaraan
Abdul hamid, dkk. 2012
CV Pustaka setia, Bandung

Culture is everything that an individual obtained from the public, include beliefs, customs, artistic norms, and expertise gained not from their own creativity, but is a legacy of the past were obtained through formal and informal education.
Kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma artistik, dan keahlian yang diperoleh bukan dari kreativitasnya sendiri, melainkan merupakan warisan masa lampau yang diperoleh melalui pendidikan formal dan informal.